Edisi 85, oleh Tim Kreatif Kemenag Purbalingga
Paradigma Segar Birokrasi
Dalam diskursus administrasi publik modern, “Zona Integritas” bukan sekadar ajang mengejar prestice. Ia adalah manifestasi dari teori Good Governance yang menuntut adanya akuntabilitas dan transparansi. Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, perjalanan menuju wilayah bebas korupsi adalah sebuah ikhtiar kultural untuk mengubah mentalitas pengabdian. Melalui refleksi ini, kita melihat bagaimana Area Pengawasan dan Kualitas Pelayanan Publik menjadi tulang punggung perubahan tersebut.
Pengawasan: Dari Formalitas Menuju Partisipasi Publik
Secara ilmiah, pengawasan yang efektif tidak hanya bersifat top-down (dari pimpinan ke bawahan), tetapi juga bottom-up (dari masyarakat ke instansi). Di sinilah program “Lapor Gus Kakan” mengambil peran krusial.
Dengan menyediakan berbagai kanal layanan pengaduan seperti Whatsha, Emil, aplikasi hingga sampai aduan serta konsultasi langsung, Kemenag Purbalingga sedang melakukan demokratisasi pengawasan. Inovasi ini meruntuhkan dinding birokrasi yang kaku karena kanal aduan yang ada terhubung langsung dengan SP4N Lapor, memungkinkan setiap keluhan masyarakat menjadi data primer untuk perbaikan kebijakan. Keberanian membuka diri terhadap kritik adalah indikator paling valid dari sebuah instansi yang sudah “selesai” dengan ego sektoralnya.
Galaks Membangun Ekosistem Anti-Gratifikasi
Masalah gratifikasi seringkali bermuara pada “budaya ewuh-pakewuh” atau rasa sungkan. Melalui Galaksi (Gerakan Tolak Gratifikasi No Korupsi), Kemenag Purbalingga melakukan intervensi psikologi sosial. Sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai media kreatif bertujuan untuk melakukan “framing” ulang bahwa menolak pemberian bukanlah tindakan tidak sopan, melainkan bentuk profesionalisme tertinggi.
Pengawasan ini diperkuat dengan monitoring melalui Sapa KUA dan Madrasah. Secara teoretis, konsistensi layanan di level akar rumput (KUA dan Madrasah) adalah representasi wajah kementerian secara keseluruhan. Dengan melakukan evaluasi berkala dan tatap muka virtual maupun langsung, standar integritas dipastikan tidak hanya berhenti di kantor kabupaten, tetapi meresap hingga ke unit layanan terkecil.
Inklusivitas: Melayani dengan Hati Melalui “Cekatan”
Kualitas pelayanan publik seringkali diukur dari bagaimana sebuah instansi memperlakukan kelompok yang paling rentan. Inovasi Cekatan (Cepat Kepada Kelompok Rentan) bukan sekadar penyediaan kursi roda atau jalur pemandu (guiding block). Ini adalah implementasi dari prinsip Justice as Fairness, di mana keadilan diberikan dengan memberikan perhatian lebih kepada mereka yang memiliki keterbatasan.
Pelayanan inklusif ini menjadi bukti bahwa negara hadir tanpa membedakan kondisi fisik maupun sosial warganya. Ketika fasilitas kantor sudah ramah terhadap lansia, ibu menyusui, dan penyandang disabilitas, maka nilai kemanusiaan telah menjadi ruh utama dalam pelayanan.
Digitalisasi dan Kendali Mutu: Harmoni Teknologi dan Manusia
Di era disrupsi, PTSP Online adalah sebuah keniscayaan untuk meminimalisir interaksi yang berpotensi menimbulkan maladminstrasi. Namun, teknologi tanpa sentuhan manusia akan terasa dingin. Oleh karena itu, mekanisme Quality Control melalui Briefing Petugas Layanan setiap pagi menjadi ritual penting.
Briefing ini berfungsi sebagai transfer of energy dan penyelarasan standar operasional. Di sana, petugas diingatkan bahwa mereka bukan sekadar operator aplikasi, melainkan wajah negara. Setiap senyum dan kecepatan layanan adalah investasi kepercayaan publik yang tidak bisa dinilai dengan angka.
Integritas sebagai Nafas
Refleksi pembangunan Zona Integritas di Kemenag Purbalingga menunjukkan bahwa perubahan besar dimulai dari konsistensi pada hal-hal kecil. Antara pengawasan yang ketat lewat Galaksi dan pelayanan yang hangat lewat Cekatan, terdapat satu benang merah yang sama yakni Kemanusiaan.
Zonasi integritas bukanlah garis finis, melainkan perjalanan panjang yang harus dirawat dengan komitmen. Dengan keterbukaan untuk diawasi dan semangat untuk melayani, Kemenag Purbalingga sedang menulis sejarah baru tentang birokrasi yang tidak hanya bekerja, tetapi juga bermakna.
