Purbalingga (Humas) – Peran pengelola Kampung Zakat sebagai salah satu problem solver dan sinergitasnya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga diharapkan dapat menjadi salah satu komponen penting dalam optimalisasi penanggulangan kemiskinan di kabupaten Purbalingga. Hal tersebut diungkapkan Kepala Bagian Kesra Pemkab Purbalingga H. Heru Sri Wibowo pada kegiatan Pendampingan Program Kampung Zakat yang digelar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga di RM Bumbu Desa Jalan Ketuhu Wirasana – Purbalingga, Rabu (12/2/2025).
Kegiatan yang digelar sehari tersebut menghadirkan Ketua Lembaga Amil Zakat (LAZ) di kabupaten Purbalingga yaitu: LAZISNU, LAZISMU dan LAZIS Al Ikhsan (LAZIS Jateng). Selain itu juga dihadirkan para Ketua UPZ Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol dan Desa Wirasaba kecamatan Bukateja yang sudah di-launching sebagai Kampung Zakat.
Mewakili Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kankemenag Purbalingga, Staf Gara Zawa Timbul Prihastanto menjelaskan, peserta kegiatan lainnya berasal dari unsur Kepala Kantor Urusan Agama (KUA), organisasi Penyuluh Agama tingkat kabupaten (IPARI), Penyuluh Agama Islam Pendamping Bidang Zakat tingkat kabupaten, dan para Penyuluh Agama Islam Bidang Zakat tingkat kecamatan.
Kabag Kesra Heru Sri Wibowo dalam paparannya menjelaskan, angka kemiskinan masyarakat kabupaten Purbalingga secara umum termasuk angka kemiskinan ekstrem kabupaten Purbalingga sampai saat ini masih sangat memprihatinkan.
“Dari 35 kabupaten /kota di provinsi Jawa Tengah, kabupaten Purbalingga berada di posisi yang sangat rendah,” ujarnya.
Menurutnya, indikator kemiskinan ditentukan oleh Garis Kemiskinan (GK). GK merupakan suatu nilai pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan makanan. GK di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 460.870,- artinya jika seorang penduduk dalam sebulan pengeluarannya kurang dari GK tersebut maka akan dikategorikan miskin.
Ia menambahkan, Kabupaten Purbalingga telah mengalami perbaikan posisi di dua tahun terakhir. Pada tahun 2022 Kabupaten Purbalingga menduduki peringkat 32 atau tingkat kemiskinan tertinggi nomor 4 di Jateng. Dan pada tahun 2023 menjadi peringkat 31 atau tingkat kemiskinan tertinggi nomor 5 di Jawa Tengah. Sedangkan pada tahun 2024 meningkat menjadi peringkat 30 atau tingkat kemiskinan tertinggi nomor 6 di Jawa Tengah.
“Persentase penduduk miskin ekstrem juga berkurang. Pada 2022, Kabupaten Purbalingga berada di peringkat 24, lalu naik menjadi peringkat 19 pada 2023. Dan di tahun 2024 penurunan persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga 0,81 persen dibandingkan tahun lalu,” imbuhnya.
Meskipun terdapat penurunan, namun dapat dipastikan bahwa angka kemiskinan yang dirilis oleh BPS Purbalingga dan data kemiskinan ekstrem kabupaten Purbalingga masih terlalu tinggi dan harus terus dilakukan penurunan melalui berbagai upaya oleh berbagai pihak. Heru bahkan mengungkapkan adanya data kemiskinan ektrem sebesar 11.000 jiwa by name – by address yang dipegang Pemkab Purbalingga.
“Kemiskinan di daerah kita bukan menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten saja. Namun seluruh pihak harus turut berkontribusi menekan lajunya angka kemiskinan yang masih tinggi.
“Pemerintah kabupaten tidak bisa bergerak sendiri, tanpa bantuan pihak lain termasuk Baznas, dan Lembaga Amil Zakat lainnya. Oleh karenanya dalam hal ini kami mengharapkan sinergitas dan peran para pengelola Kampung Zakat yang ada di kabupaten Purbalingga,” tandasnya.
Di akhir kegiatan diadakan sesi tanya jawab yang ditanggapi antusias oleh para peserta. Tampil menyampaikan pertanyaan dan tanggapan Pengelola Kampung Zakat Desa Tamansari, Penyuluh Agama Islam Bidang Zakat Tingkat kecamatan, Ketua IPARI, dan Penyuluh Agama Islam Pendamping Bidang Zakat Kabupaten Purbalingga. *(sar)
