Purbalingga – Bertempat di Aula Koperasi AUB Karanganyar, Rabu (23/3/2022)) puluhan Guru PNS yang bertugas di Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Swasta di wilayah kecamatan Karanganyar dan Kertanegara mengikuti Penilaian SKP dan DUPAK Tahunan 2021 yang digelar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
Pengawas Pendidikan Madrasah Kecamatan Kertanegara Mardini dalam laporannya menjelaskan, kegiatan tersebut seharusnya diikuti seluruh Guru PNS Kemenag yang bertugas di wilayah Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Kertanegara. Namun karena bersamaan dengan penyelenggaraan Penilaian Akhir Tahun (PAT) di madrasah, beberapa guru yang bertugas sebagai Pengawas Ruang maupun Proktor tidak dapat menghadiri kegiatan tersebut.
“Mewakili Pengawas Pendidikan Madrasah Kecamatan Karanganyar Ibu Atun Munawaroh saya laporkan bahwa saat ini di wilayah kecamatan Karanganyar ada 32 Guru PNS. Sedangkan di wilayah kami kecamatan Kertanegara ada 42 Guru PNS yang bertugas di Madrasah Ibtidaiyah negeri maupun swasta,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan tersebut sebelumnya direncanakan akan dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga KH Muhammad Syafi’. Namun sehubungan kondisi kesehatan beliau yang tidak memungkinkan, kegiatan hanya dihadiri Kasi Pendidikan Madrasah, Analis Kepegawaian, serta Tim Verifikasi dari Kankemenag Kabupaten Purbalingga.
Kasi Pendidikan Madrasah Sudiono dalam sambutan pembinaannya meminta seluruh guru dan Kepala Madrasah untuk menghindari perilaku gratifikasi. Menurutnya, dengan penerapan Zona Integritas di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga, maka para guru dan Kepala Madrasah tidak lagi direpotkan.
“Penerapan ZI ini sangat membantu madrasah. Sekarang madrasah tidak perlu lagi memberikan sambutan tamu pejabat secara berlebihan. Apalagi sampai melakukan penyimpangan anggaran, jangan sampai itu terjadi,” pesannya.
Menurutnya, siapa pun pejabat dari Kankemenag Purbalingga yang hadir ke madrasah dalam rangka supervisi maupun monitoring dan evaluasi (monev) tidak perlu diberi amplop beserta isinya.
“Baik itu Kepala Kantor, para Kasi maupun pejabat lainnya. Kehadiran mereka dalam rangka tugas yang sudah menjadi kewajiban dan dibiayai oleh negara,” tegasnya.
Sudiono pun memberikan contoh kesederhanan Kepala Kankemenag Purbalingga selaku pimpinan yang baru yang dengan tegas menolak gratifikasi hingga bentuk yang sederhana sekalipun. Menurutnya, sikap bersahaja dan watak mulia tersebut hendaknya dapat dijadikan teladan (uswah hasanah) bagi para ASN di jajarannya.
Selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas Kankemenag Kabupaten Purbalingga, Sudiono menginformasikan, salah satu di antara faktor-faktor yang mendukung ketidakberhasilan penilaian Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional (TPN) adalah masih adanya tindakan atau perilaku gratifikasi.
“Maka saya tegaskan bahwa berbagai urusan dan layanan yang diberikan di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga bebas dari berbagai pungutan,” tegasnya.
Menyinggung berbagai masukan terkait penerapan presensi biometric bagi guru-guru di madrasah, Sudiono menegaskan bahwa hal tersebut semata-mata dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi guru yang sudah dinilai dan dinyatakan profesional melalui penerimaan Tunjangan Profesi Guru ((TPG), menjaga eksistensi madrasah dengan disiplinnya para guru hadir di madrasah serta eksistensi Kankemenag Purbalingga pada proses Audit Kinerja oleh Inspektorat Jenderal.
Di akhir sambutan pembinaannya Sudiono meminta para guru PNS dan Kepala Madrasah yang hadir untuk mendukung penerapan Aplikasi Presensi Biometrik sebagai sebuah inovasi yang bermanfaat dalam pembangunan Zona Integritas.* (sar)
