Purbalingga (Humas) — Forum Konsultasi Publik (FKP) Kankemenag Kabupaten Purbalingga yang digelar di Aula Galaksi, Kamis (8/10/2026), menjadi ruang dialog antara Kementerian Agama dengan para pemangku kepentingan. Dalam forum yang dimoderatori Kasi PAIS sekaligus Sekretaris Tim PZI, Didik Wirawan, peserta mendapatkan pemaparan terkait inovasi pelayanan publik, capaian pembangunan Zona Integritas, serta langkah menuju WBBM 2027.
Pranata Humas sekaligus Ketua Pokja 6 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, Naelul Fauzi, memaparkan berbagai inovasi berdampak yang telah dikembangkan Kankemenag Purbalingga, capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), standar pelayanan publik, serta strategi penguatan budaya pelayanan prima SEHATI dalam rangka mewujudkan birokrasi yang semakin bersih dan melayani.
Pada sesi konsultasi, berbagai masukan disampaikan oleh stakeholder. Perwakilan Dinsospermasdes P3A Kabupaten Purbalingga menilai sosialisasi layanan Kementerian Agama perlu terus dilakukan secara masif dan berkelanjutan agar informasi yang benar dapat diterima masyarakat hingga tingkat bawah. Sementara APDESI mengusulkan adanya surat edaran yang dapat diteruskan kepada perangkat desa, termasuk P3N dan kayim, guna memperkuat pemahaman masyarakat terkait regulasi dan layanan pernikahan.
Masukan juga datang dari Paguyuban Kepala Desa yang menyoroti perlunya pembinaan dan sosialisasi bagi para P3N. Menurutnya, masih banyak tokoh yang membantu pelayanan pernikahan di desa memerlukan informasi terbaru mengenai regulasi dan mekanisme layanan yang berlaku.
Seluruh masukan tersebut kemudian dirumuskan dalam rekomendasi forum yang ditandai dengan pembacaan kesepakatan serta penandatanganan berita acara FKP sebagai bentuk komitmen bersama meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdampak bagi masyarakat.
