Unit Pengendalian Gratifikasi pada Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. memberikan saran dan pertimbangan terkait Gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
2. menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisis atas laporan gratifikasi yang bersangkutan;
3. meminta keterangan kepada pelapor dalam hal diperlukan;
4. meneruskan penyampaian laporan kepada KPK terhitung sejak laporan dinyatakan sah oleh UPG;
5. menyampaikan rekomendasi dan penetapan status gratifikasi oleh KPK kepada pelapor;
6. menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis serta menyampaikan kepada UP pusat dengan tembusan kepada KPK;
7. menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
8. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratiflkasi yang diberikan oleh KPK;
9. memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan sistem pengendalian gratifikasi sebagai bahan
   pertimbangan bagi pimpinan instansi dalam penentuan
   kebijakan dan strategi pengendalian;
10. melakukan sosialisasi dan internalisasi atas ketentuan gratifıkasi atau penerapan pengendalian gratifikasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis;
11. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan UPG Pusat dalam pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
12. melakukan konfırmasi ke KPK terkait penetapan etatus gratifıkasi jika diperlukan; dan
13. menyusun dan mengevaluasi rencana aksi dan daftar titik rawan gratifıkasi pada satuan kerja dan unit pelaksana teknis.