Purbalingga – Para Kepala KUA harus selalu update dan mempelajari aturan-aturan terbaru, Hal tersebut disampaikan Kasi Bimas Islam H. Sarif Hidayat pada kegiatan FGD Revitalisasi KUA yang digelar di RM Sidoroso Purbalingga, Senin (6/6/2022).
Pada kegiatan yang dihadiri para Kepala KUA, Penghulu, pengelola SIMKAH, dan pengelola keuangan dari seluruh KUA yang ada di kabupaten Purbalingga tersebut Kasi Bimas Sarif Hidayat menandaskan, KUA harus meningkatkan etos kerja dan gotong royong di lingkungan kerjanya.
“Revitalisasi ini pada satu sisi membawa keberkahan, namun pada sisi lain membawa konsekuensi ,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, pihaknya merasa prihatin dengan kondisi KUA secara umum di kabupaten Purbalingga yang masih jauh dari kata ideal.
“Menghadapi revitalisasi ini kami merasa prihatin meskipun tetap harus optimis. Karena kondisi KUA kita saat ini masih banyak kekurangan dari sisi sarpras maupun keterbatasan sumber daya manusia secara kuantitas maupun kualitas,” ungkapnya.
Ia menggambarkan hal tersebut dengan ungkapan masih jauh api dari panggang. Oleh karenanya menurutnya wajar jika pelayanan kepada masyarakat menjadi kurang maksimal.
“Jika dibiarkan semakin lama semakin memprihatinkan. Sehingga wajar jika kemudian muncul pengaduan dari masyarakat,” jelasnya.
Meski demikian ia meminta agar jajarannya di seluruh KUA terus mengupayakan agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal, minimal sesuai dengan standar.
Selaku Kasi Bimas Islam sekaligus Plt. Kasubbag TU di Kankemenag Purbalingga Sarif meminta agar seluruh Kepala KUA, Penghulu dan ASN lainnya di KUA mendukung kebijakan yang akan ditempuhnya.
“Kepala KUA dan staf kemungkinan akan mengalami rotasi. Ini persoalan kebutuhan organisasi demi peningkatan layanan kepada masyarakat,” tandasnya.
Sarif menambahkan, di masyarakat KUA lebih lekat dengan urusan nikah (bahkan diplesetkan dengan Kantor Urusan Asmara) dari pada urusan agama.
“KUA lebih terkenal sebagai Kantor Urusan Asmara (nikah) dari pada Kantor Urusan Agama. Nikah … KUA, KUA … Nikah, padahal banyak layanan lainnya yang ada di KUA,” ungkapnya.
Oleh karenanya ia meminta KUA di seluruh kecamatan untuk meningkatkan kapasitas layanannya agar bisa menjadi KUA yang ideal sebagai mana diharapkan pemerintah maupun masyarakat.
“Untuk bisa seperti itu harus ditingkatkan kapasitas layanannya. Melalui revitalisasi ini KUA akan menjadi seperti Kantor Kementerian Agama di kabupaten dengan berbagai layanan yang diberikan kepada masyarakat,” pesannya.
Tidak ada Honorer
Meskipun merasa prihatin dengan kondisi KUA di wilayah kerjanya yang rata-rata hanya memiliki sekitar 2-3 tenaga PNS, Sarif menegaskan bahwa sesuai regulasi yang ada instansi pemerintah tidak diijinkan lagi mengangkat tenaga honorer .
“Pada 2023 tidak ada lagi tenaga Wiyata Bakti pada lembaga pemerintah. Bahkan per 31 Mei 2022 sudah tidak ada pengangkatan honorer lagi,” tegasnya.
Menurutnya, untuk tenaga wiyata bakti yang sudah lama mengabdi akan didorong untuk mengikuti seleksi menjadi PNS atau PPPK.
“Tentunya melalui filter dalam bentuk uji kompetensi. Modelnya seperti apa kita belum tahu. Ini sudah regulasi. Kalau sudah bicara aturan kita hanya bisa melaksanakan,” imbuhnya.
Di akhir materinya Sarif berpesan agar seluruh Kepala KUA meningkatkan kemampuan manajerialnya.
“Manajerialnya mohon ditingkatkan, KUA perlu ada pembagian tugas dan fungsi. Jangan sampai ada pegawai yang memegang berbagai tugas dan fungsi, sementara lainnya kekurangan padahal jumlah pegawai di KUA sangat terbatas,” pesannya.* (sar).
