Purbalingga – Seorang pegawai yang bekerja profesional akan membuat perencanaan, kemudian melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan (realisasi) atas perencanaan tersebut. Hal tersebut diungkapkan Pengawas MTs/MA Kabupaten Purbalingga Sodikin dalam sambutan pembukaan kegiatan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Periode Januari – Juni 2021 di Aula Uswatun Khasanah Purbalingga, Jumat (5/11/2021).
Kegiatan yang berlangsung sehari tersebut diikuti 134 peserta yang terdiri para Guru PNS yang bertugas di MTs dan MA Swasta, Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Guru Pendidikan Agama Kristen/Katolik di jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
Sodikin menandaskan, penyusunan SKP bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan sebuah kewajiban harus dilaksanakan atau dibuat karena merupakan amanah regulasi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011.
“Kinerja seorang Pegawai Negeri Sipil harus terukur. Yang diukur dari kinerja seorang pegawai pemerintah adalah prestasi kerja dan perilaku kerja,” tandasnya.
Ia menambahkan, pembuatan SKP harus dilakukan secara serius, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan yaitu melalui penilaian yang dilaksanakan dua kali setahun dengan periode Januari – Juni dan Juli – Desember.
Sedangkan terkait pembelajaran yang menjadi tugas guru, dalam masa pandemi ia menyarankan pelaksanaannya secara online.
“Madrasah dapat memanfaatkan perkembangan teknologi yang sudah demikian maju. Di antaranya dengan menggunakan website. Jika madrasah belum punya silakan saya siap membantu membuatkan website dengan biaya nol rupiah. Yang penting biaya langganan sewa hosting dan domainnya setiap tahun harus dibayar madrasah,” imbuhnya.
Kasi Pendidikan Madrasah Sudiono dalam sambutannya menekankan pentingnya dukungan seluruh pegawai dan guru PNS dalam pembangunan Zona Integritas menuju wilayah Kankemenag Purbalingga yang bebas dari korupsi (WBK).
“Mari dukung pembangunan Zona Integritas di Kankemenag Purbalingga, untuk mewujudkan kantor kita sebagai Wilayah yang Bebas dari Korupsi,” pintanya.
Sudiono juga meminta dengan tegas agar madrasah dengan para PNS-nya untuk menggelorakan jargon Tolak gratifikasi, pantang inyong nyangoni. * (sar)
