Purbalingga – Jajaran pimpinan dan pejabat di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga mengikuti kegiatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2023 secara daring (virtual meeting) di Aula Lantai 2 Kankemenag Purbalingga. Kegiatan yang digelar Kementerian Agama RI tersebut berlangsung secara luring dan daring selama 2 hari, Sabtu – Minggu (4-5/2/2023).
Hadir dalam kegiatan yang bertaraf nasional tersebut Kepala Kankemenag Purbalingga Muhammad Syafi’, Kasubbag TU Sarif Hidayat, para Kasi dan Penyelenggara, para Kepala Madrasah Ibtidaiyah / Madrasah Tsanawiyah/ Madrasah Aliyah Negeri dan Kepala KUA dari 20 KUA yang ada di kabupaten Purbalingga. Juga hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Kankemenag Kabupaten Temanggung Ahmad Muhdzir.
Kasubbag TU Sarif Hidayat dalam keterangannya menjelaskan, kegiatan Rakernas 2023 digelar oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agama secara hybrid bertempat di kota Surabaya.
“Kegiatan Rakernas dibuka secara resmi oleh Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas,” ujarnya.
Ia menambahkan, kegiatan Rakernas diikuti secara daring oleh para Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten / Kota, para Kepala Balai Diklat dan Litbang, para Kepala UPT Asrama Haji, para Kepala Madrasah dan para Kepala Kantor Urursan Agama se-Indonesia. Sedangkan para pejabat Eselon I dan II pusat, para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi mengikuti kegiatan secara luring.
Menteri Agama Yaqut Kholil Qoumas dalam sambutannya saat membuka kegiatan Rakernas berpesan agar jajarannya berkomitmen menghilangkan praktik korupsi di lingkungan Kementerian Agama.
“Saya minta kita semua berkomitmen untuk hilangkan praktik korupsi di Kemenag. Jangan ada fraud dalam pengadaan barang/jasa. Jangan ada praktik transaksional dalam promosi, rotasi dan mutasi jabatan,” tegasnya.
Menag Yaqut yang akrab dipanggil Gusmen menghimbau agar para pimpinan Satker membuat surat edaran larangan praktik koruptif di lingkungan kerja maupun lembaga pendidikan.
“Upaya menghilangkan praktik korupsi, bahkan harus dimulai dari hal sederhana. Misalnya, tidak menitip absen, tidak mencontek dalam ujian bagi siswa dan mahasiswa, tidak menerima atau memberi gratifikasi, dan lainnya,” ungkapnya.
Ditegaskan Menag, turunnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2022, dari 38 menjadi 34, harus menjadi perhatian bersama. Semua jajaran Kemenag harus ikut berkontribusi dalam praktik baik birokrasi sehingga budaya korupsi semakin terkikis, dan hilang.
Selain itu menurutnya, seluruh jajaran Kemenag juga harus dapat memberikan respon cepat, jelas, detail, serta tepat atas semua isu dan masalah keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Respon cepat tersebut sangat penting, selain dapat menenangkan publik juga merupakan upaya untuk mengedukasi masyarakat.
“Jajaran Kemenag harus terlibat secara intensif dalam upaya menjernihkan setiap isu krusial di masyarakat, melalui penjelasan yang efektif dan edukatif, baik secara langsung maupun melalui konten publikasi di media konvensional maupun digital,” sambungnya.
Berkaitan dengan transformasi digital, Gus Men meminta agar dilakukan percepatan implementasi. Kebijakan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik dan Satu Data harus ditingkatkan kualitas implementasinya sehingga pelayanan prima pemerintah, khususnya Kemenag, dapat segera dirasakan masyarakat.
Menag mencontohkan, target 10 juta sertifikasi halal pada 2024 bukanlah hal mudah. Sehingga, perlu upaya luar biasa saja. Dan, digitalisasi layanan sertifikasi halal menjadi kunci.
“BPJPH agar fokus. Kerahkan sumber daya pada upaya digitalisasi dan percepatan pencapaian target ini. Sementara ini batasi perjalanan luar negeri, dan pastikan pelaku UMK terafirmasi oleh Sehati,” tuturnya.
Gusmen meminta setidaknya per bulan ada pergerakan minimal 100 ribu proses sertifikasi halal. Ia mendorong agar setidaknya produk makanan di kantin-kantin madrasah, PTKIN, kantor Kemenag, dan lainnya bersertifikat halal.
Menyongsong tahun politik, Menag berpesan agar seluruh jajarannya ikut berupaya dalam mencegah politisasi agama di rumah ibadah dan lingkungan masyarakat. Menjadi tugas ASN Kemenag untuk memastikan kerukunan umat tetap terjaga baik di tahun politik. Oleh karenanya Gusmen secara resmi mendeklarasikan Tahun 2023 sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.* (sar)
