KOMPENSASI LAYANAN 1.Jika proses pelayanan tidak selesai dalam jangka waktu yang ditentukan maka produk layanan akan diantar oleh petugas pelayanan kepada pemohon. 2.Jika pejabat penandatangan produk layanan masih berhalangan atau tidak ada di tempat dalam kondisi tertentu, yang mengakibatkan proses pelayanan tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan, maka petugas akan menghubungi pemohon melalui telpon/HP/WA dan atau mengantar sendiri produk pelayanan sesuai kesepakatan antara petugas dan pemohon || Selamat Datang Di Portal Website Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah || 5 Nilai Budaya Kerja kantor Kementerian Agama Republik Indonesia. INTEGRITAS,PROFESIONALITAS,INOVASI,TANGGUNGJAWAB DAN KETELADANAN. ||

Rapat Evaluasi Anggaran, Kakankemenag Karsono Meminta ASN Responsif

2021-10-13 12:12:43

Purbalingga – Dalam rangka evaluasi pelaksanaan anggaran triwulan III dan persiapan pelaksanaan anggaran akhir tahun 2021 Kantor Kementerian Agama kabupaten Purbalingga menggelar rapat koordinasi di Rumah Makan Kebon Mbah Badrun Bojong Purbalingga, Selasa (12/10/2021).

Selain Kakankemenag H. Karsono, pada kegiatan tersebut hadir Kasubbag TU H. Purwadi, para Kasi, Kepala MAN Purbalingga, para Kepala MTs Negeri, PPK Sekjen, PPK Pendidikan Madrasah, PPK Kristen dan Katolik, Perencana, Analis Perbendaharaan dan APK APBN, para Pengelola DIPA Kemenag, Pengelola Barang Milik Negara (BMN) serta Humas Kankemenag Purbalingga

Dalam sambutan pengarahannya Kakankemenag Karsono meminta para pejabat dan pegawai di jajarannya untuk meningkatkan responsivitas tiap-tiap individu dalam kinerjanya.

“Dalam melakukan sebuah pelayanan kalau bisa cepat mengapa harus diperlambat, kalau bisa mudah mengapa dipersulit. Jadi kita mau tidak mau harus berubah, itu namanya responsif. Terutama responsif dalam melayani, baik melayani masyarakat maupun melayani  para ASN di Kementerian Agama,” tandasnya.

Karsono meminta tiap-tiap ASN untuk selalu membangun inovasi dalam memberikan pelayanan, termasuk madrasah kepada peserta didik dan para orang tuanya.

“Contoh inovasinya ketika orang tua atau wali murid ingin mengetahui nilai putra-putrinya cukup dengan mengklik link atau tautan tertentu hal itu bisa dilakukan di madrasah, mengapa tidak ?” ujarnya.

Menurutnya, para pejabat di jajaran Kankemenag Purbalingga “tidak boleh tidur”, dalam arti selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Purbalingga saat ini mulai diakui dengan inovasi ZI-nya. Besok Jumat (15/10) Tim ZI dari Kankemenag kabupaten Boyolali akan melakukan kunjungan Studi Banding ke kantor kita. Saya ingin mereka pulang dengan membawa kesan yang baik. Meski kantor kita kecil tapi mengesankan, small is beautiful,” ungkapnya.

Ia menambahkan, setelah Kankemenag kabupaten Boyolali selanjutnya pada 19 Oktober Tim ZI Kankemenag Kota Semarang akan melakukan kunjungan serupa.

“Juga Tim Zona Integritas Kankemenag kabupaten Temanggung akan menyusul setelahnya. Serta sudah ada beberapa Kankemenag kabupaten kota lain di Jawa Tengah yang sudah melakukan komunikasi untuk melakukan kegiatan yang sama,” jelasnya.

Perencana Muda Kankemenag Purbalingga Didik Wirawan dalam evaluasinya menegaskan perlunya koordinasi dengan Kantor Kemenag kabupaten dalam penyusunan perencanaan keuangan khususnya bagi madrasah negeri.

“Untuk ketertiban administrasi, dalam penyusunan anggaran perlu kiranya ada koordinasi atau konsultasi dengan Kankemenag kabupaten. Tujuannya agar tidak terjadi khilafiyah bahasa atau multi tafsir. Sehingga  ketika ada audit bisa ada kesepahaman,” ungkapnya.

Didik menjelaskan, terkait capaian serapan Anggaran DIPA Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga pada Triwulan III Tahun Anggaran 2021 sudah mencapai 79,62 %.

“Sebenarnya lebih tinggi lagi, namun beberapa pengeluaran belum sampai tahapan input ke aplikasi. Namun kita bersyukur capaiannya sudah lebih dari 75% target minimal,” ujarnya.

Menurutnya, angka tersebut diperoleh dari angka capaian serapan pelaksanaan DIPA Satker Sekjen 69,9%, Satker Pendis 81,33%, Satker Bimas Islam 71,4%, Satker PHU 62,84%, Satker Kristen 72,97% dan Satker Katolik sebesar 73,75%.

Didik juga berpesan agar para pengelola DIPA lebih berhati-hati dalam membuat perencanaan dan pelaksanaan anggaran keuangan negara. Apalagi menurutnya, pada DIPA 2022 aturan penggunaan keuangan negara lebih ketat lagi tahun-tahun sebelumnya.

“Penyusunan rencana penggunaan anggaran harus lebih bagus. Jika kita gagal dalam membuat perencanaan, maka sama artinya yang kita laksanakan adalah sebuah kegagalan,” ungkapnya filosofis.* (sar)